PKS Desak Kapolri Responsif dengan Aspirasi Masyarakat Soal Jilbab untuk Polwan
By: Abul Ezz
Minggu, 16 Juni 2013
0
pkssiak.org, Jakarta -
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, mengatakan, pemakaian jilbab
merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah. Konstitusi juga melindungi
kebebasan menjalankan ibadah, termasuk berjilbab bagi kaum hawa.
Hal
ini dikatakan Aboebakar menanggapi masalah pro kontra penggunaan jilbab
untuk polisi wanita. "Itu adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi,"
kata Aboebakar, Sabtu (15/6).
Dia
mengatakan, memang Polwan harus mengikuti aturan yang berlaku di
satuannya. Namun, dia menjelaskan, Surat Keputusan Kapolri No.Pol:
Skep/702/IX/2005 tentang penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS
Polri, seharusnya tidak boleh mengekang kebebasan anggotanya untuk
menjalankan ibadah.
Menurut Aboebakar, keyakinan terhadap suatu agama, dan keyakinan atas perintah agama harus mendapatkan jaminan.
Dia
menyebut, pasal 28E Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas
kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.
Bahkan,
hak beragama juga diakui sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun berdasarkan pasal 28I ayat (1) UUD 1945. "Konsekuensi
dari adanya jaminan tersebut, setiap orang wajib menghormati kebebasan
beragama orang lain," katanya.
Di
sisi lain, ia menambahkan, negara bertanggung jawab untuk melindungi,
memajukan, dan memenuhi kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia
sebagaimana diatur pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Aboebakar
menambahkan, negara juga harus menjamin bahwa seseorang tidak
diperlakukan secara diskriminatif atas dasar agama yang diyakini dan
ibadat yang dijalankannya sebagaimana diatur pasal 28I ayat (2) UUD
1945.
"Jadi
Polri tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan konstitusi.
Sebenarnya ini persoalannya sederhana, tinggal ganti aja SK Kapolri yang
ada, tidak perlu berbelit," kata dia.
Menurutnya, semua sebenarnya tergantung Kapolri. Diganti atau tidaknya aturan ini tergantung kemauan dari Kapolri.
"Saya harap Kapolri responsif dengan aspirasi dari masyarakat soal jilbab untuk Polwan ini," terangnya.
Di
sisi lain dia minta Komnas HAM jangan bungkam. "Jangan hanya gembar
gembor ketika hak minoritas dilanggar. Mereka juga harus berteriak
ketika hak asasi mayoritas didzalimi," kata politisi Partai Keadilan
Sejahtera itu.(boy/jpnn)
DPD PKS Siak - Download Android App


